Fakturpajak keluaran adalah faktur atas data penyerahan yang dibuat oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP (penjual). Di sisi lain, faktur tersebut akan diterima oleh pihak yang memperoleh BKP/JKP (pembeli) sebagai faktur pajak masukan. Atas kedua jenis faktur ini, PKP harus tetap melakukan entry data pada aplikasi e-Fakur. Entry data faktur dilakukan pada menu Faktur. Untuk [] Ketikapada masa tersebut diketahui bahwa nilai dari pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, maka kelebihan pajak wajib disetorkan dan menjadi kas negara. Sementara itu, ketika nilai dari pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran maka kelebihan pajak tersebut bisa menjadi kompensasi untuk periode pajak selanjutnya. Apabiladalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak terhutang dalam Olehkarena itu, pajak masukan sering juga disebut sebagai Utang Pajak. Apabila dalam satu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau di Restitusi (pengembalian kelebihan pajak) pada akhir tahun. Pajak Keluaran Jikapajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Hal serupa juga dilakukan pada 2002, Dalam kasus Member 17 October 2013 at 3:24 pm. Originaly posted by pikachu: Jika Tiap bulan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, ga ada masalah kan ya? waspada, jika setiap bulan kompensasi hingga beberapa tahun, tentu akan menimbulkan pemeriksaan, jika yakin sudah benar maka tidak akan masalah. KUALALUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia meminta masukan dari publik terkait dengan implementasi Global Anti-Base Erosion (GloBE) model rules yang menjadi bagian dari Pilar 2 solusi atas tantangan pemajakan digitalisasi ekonomi. Pemerintah telah menerbitkan Public Consultation Paper for Budget 2023: The Implementation of Global Rules in Jikadalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Cara Upload Pajak Masukan di eFaktur 3.0. Seiring dengan pembaruan sistem e-Faktur versi terbaru yakni 3.0, maka fitur yang ditawarkan dalam mengelola Faktur Pajak elektronik juga semakin simpel dan otomatis yOCi. Please confirm you want to block this member. You will no longer be able to See blocked member's posts Mention this member in posts Invite this member to groups Please allow a few minutes for this process to complete. - Pajak Pertambahan Nilai atau PPN memiliki dua istilah yang saling berkaitan, yakni pajak masukan dan pajak keluaran. Apa itu pajak masukan dan pajak keluaran? Pajak masukan Pajak masukan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak PKP karna perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak BKP/JKP. Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, pajak masukan yang harus dibayar oleh PKP atas Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak Pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean Impor Barang Kena Pajak telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Baca juga Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Asas-asasnya Karakteristik pajak masukan Dalam penerapan PPN, Pengusaha Kena Pajak mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Bila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Bila dalam masa pajak tersebut, masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam hal ini, jumlah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat berubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayar. Pengkreditan pajak masukan Pengkreditan pajak masukan adalah Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak di kukuhkan untuk masa pajak yang sama Pasal 9 ayat 2 UU PPN. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan kena pajak. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Baca juga 6 Perbedaan Pajak dan Retribusi Pajak keluaran Dilansir dari buku Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2002 oleh Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor Barang Kena Pajak. Contoh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan dua macam penyerahan, yaitu Penyerahan BKP yang terutang pajak Rp Maka Pajak Keluaran 10% x Rp = Rp Penyerahan tidak terutang pajak Rp Pajak keluaran sama dengan nihil tidak ada pengenaan pajak. Karakteristik pajak keluaran PPN disebut sebagai pajak obyektif, karena dalam pemungutan PPN memberi penekanan pada obyek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengkreditan pajak. Baca juga 5 Jenis Pajak yang Ada di Indonesia Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh masyarakat wajib pajak kepada negara dan nantinya akan digunakan untuk membiayai kepentingan bersama dalam tujuan meningkatkan keejahteraan masyarakat. Pajak masukan dan pajak keluaran termasuk kedalam Pajak Pertambahan Nilai PPN. Mekanisme dalam proses pemungutan, penyerahan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah pihak pedagang atau produsen yang kemudian muncul lah istilah Pengusaha Kena Pajak PKP. Dalam menghitung jumlah PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak PKP, dikenal istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Berikut akan dijelaskan definisi serta perbedaan antara pajak masukan dan pajak MasukanPajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai PPN yang perlu dibayarkan oleh PKP baik ketika membeli, memperoleh maupun memproduksi Barang Kena Pajak BKP atau penyerahan Jasa Kena Pajak JKP dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan juga berarti penerimaan pajak dari peorangan atau badan yang membayar pajak dikarenakan adanya pembelian Barang Kena Pajak BKP dari Pengusaha Kena Pajak PKP. Pajak masukan juga dikenal sebagai utang pajak. Pajak masukan atau utang pajak akan dicatat oleh pengusaha kena pajak di sisi kredit. Tetapi dalam hal tertentu, pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan memiliki fungsi yang sama seperti pajak lain pada umumnya, yaitu Budgeteir, merupakan fungsi utama dari pajak yang berarti pajak adalah alat atau sumber untuk memasukkan uang dalam jumlah yang optimal dan sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang ketika pada saatnya tiba akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun pengeluaran yaitu pajak berfungsi sebagai alat pengatur atau suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, fungsi ini merupakan fungsi pelengkap dari fungdi utama stabililitas, yaitu pajak sebagai pemasukan atau penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah seperti untuk stabilisasi redistribusi pendapatan, berarti penerimaan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum dan pembangunan nasional sehingga bisa membuka kesempatan kerja dan membantu mensejahterakan cara perhitungan umum Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah Pengusahan Kena Pajak PKP akan mengkreditkan atau mengurangkan nilai pajak masukan dalam suatu masa pajak dengan nilai pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, apabila dalam masa pajak yang sama tersebut ternyata pajak keluaran nilainya lebih besar dibanding pajak masukan maka besaran nilai kelebihan dari pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan untuk amsa pajak selanjutnya atau bisa dimintakan restitusi atau dilakukan pembayaran kembali pajak yang telah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak PKP.Kemudian sebaliknya apabila nilai dari pajak keluaran lebih besar dibanding nilai pajak masukan maka besaran nilai kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke dalam kas negara. Dalam tata cara umum ini, besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak PKP akan selalu berubah-ubah nilainya disesuaikan dengan nilai pajak masukan yang dibayarkan dan nilai pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa KeluaranPajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai PPN terutang yang wajib untuk dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak PKP atas penjualan Barang Kena Pajak BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak JKP, ekspor Barang Kena Pajak BKP Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak BKP Tidak Berwujud serta ekspor Jasa Kena Pajak JKP. Pajak keluaran akan dikenakan ke Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP sebesar 10% dari harga jualnya. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah selama 3 bulan setelah satu masa pajak berakhir sehingga memungkinkan Pengusaha Kena Pajak PKP untuk melakukan pengkreditan pajak keluarannya dengan waktu yang cukup banyak. Fungsi pajak keluaran sendiri sama dengan fungsi pajak pada umumnya yaitu budgeteir, regulerend, fungsi stabilitas serta fungsi redistribusi pendapatan yang telah dijelaskan masing-masing definisinya keluaran diistilahkan sebagai pajak yang dibayar di muka. Istilah ini mengacu pada orang atau badan yang membeli atau menggunakan Barang Kena Pajak BKP atau Jasa Kena Pajak JKP akan segaligus membayar pajak kepada Pengusaha Kena Pajak PKP, pembeli atau pengguna ini akan mencatat jumlah besaran pajak yang dibayarkan di muka di sisi debit. Pajak pertambahan Nilai PPN ini sendiri sering dianggap sebagai pajak objektif, yang ditekankan pada Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah onjek pajak yanag akan dikenai pajak serta subjek pajaknya. Misalnya saja barang mewah, kendaraan mewah dan sejenisnya. Tarif pajak akan dikenakan pada setiap barang tersebut, kemudian pembeli yang membeli barang tersebut yang akan dikenai atau dibebankan pembayaran pajaknya sehingga pembeli atau wajib pajak tersebut kemudian disebut sebagai subjek penjelasan tentang definisi dan perbedaan dari pajak masukan dan pajak keluaran, semoga informasi ini bisa membantu.